Sejak lama saya percaya bahwa kemampuan berpikir adalah modal paling dasar agar seseorang tidak mudah terjebak dalam diskusi yang tidak sehat. Dengan berpikir secara jernih, seseorang dapat menilai suatu pendapat secara lebih rasional, bukan sekadar mengikuti emosi atau arus pembicaraan. Dalam kehidupan sehari-hari, saya sering menemukan berbagai bentuk kesalahan berpikir di tengah masyarakat. Bahkan banyak orang menarik kesimpulan secara terburu-buru, menerima informasi tanpa memeriksanya terlebih dahulu, atau menggunakan alasan yang sebenarnya tidak tepat untuk mendukung suatu pendapat. Menurut pengamatan saya, kondisi ini sering terjadi karena cara berpikir yang digunakan tidak tersusun secara logis dan sistematis.

Fenomena tersebut tidak hanya ditemukan di kalangan masyarakat umum. Dalam beberapa kesempatan ketika berdiskusi dengan mahasiswa, saya juga melihat bahwa kesesatan berpikir terkadang masih muncul. Padahal, mahasiswa sering dianggap sebagai kelompok yang terbiasa membaca, berdiskusi, dan mengkaji berbagai persoalan secara kritis. 

Pada Rabu, 24 Juni 2026, saya menghadiri sebuah dialog publik yang dirangkaikan dengan kegiatan bazar yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (HMJ PPKn) Universitas Al Asyariah Mandar. Tema yang diangkat cukup menarik bagi saya, yaitu “Makan Bergizi Gratis: Investasi Masa Depan atau Komoditas Politik Belaka?” Dalam dialog tersebut menghadirkan berbagai organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus, seperti PMII, KAMMI, GMNI, dan HMI. Selain itu, hadir pula perwakilan dari Badan Gizi Nasional untuk mewakili pemerintah. Diskusi berlangsung dengan berbagai pandangan yang mendukung maupun mengkritik program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Di tengah diskusi, seorang mahasiswa dari HMI menyampaikan argumen yang menarik perhatian saya. Ia mengatakan bahwa jika program MBG dihentikan, banyak orang yang bekerja dalam program tersebut akan kehilangan pekerjaan dan menjadi pengangguran. Karena itu, menurutnya, program MBG tidak boleh dihentikan.

Jika kita melihat argumen tersebut terdengar masuk akal. Memang benar, penghentian suatu program dapat berdampak pada lapangan kerja. Namun pertanyaannya kemudian, apakah sebuah program harus terus dijalankan hanya karena program itu menciptakan pekerjaan? Apakah alasan tersebut cukup untuk menyimpulkan bahwa program tersebut tidak boleh dihentikan? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini penting diajukan karena intinya bukan hanya menerima argumentasi yang terdengar meyakinkan, tetapi juga memeriksa apakah alasan yang digunakan benar-benar relevan dan logis.

Sebernarnya kesesatan berpikir sering terjadi kepada seseorang. Misalnya Ada orang yang menganggap suatu pendapat benar hanya karena didukung banyak orang. Ada yang menganggap pendapat seorang tokoh pasti benar karena status atau jabatannya. Ada pula yang menjadikan pengalaman pribadi sebagai satu-satunya dasar untuk menarik kesimpulan. Padahal, suara mayoritas tidak selalu benar. Tokoh yang memiliki otoritas juga bisa keliru. Bahkan pengalaman pribadi sering kali tidak cukup untuk menjelaskan persoalan yang lebih luas. Masalahnya, banyak orang tidak menyadari bahwa cara berpikir mereka mengandung kesesatan. Mereka merasa telah menemukan kebenaran, padahal kesimpulan yang dipegang dibangun di atas alasan yang salah. Akibatnya, keyakinan yang keliru terus dipertahankan karena tidak pernah diuji secara kritis.

kesesatan berpikir juga muncul karena kurangnya pemahaman tentang cara bernalar yang benar. Namun dalam beberapa kasus, kesalahan tersebut dilakukan secara sadar untuk mempertahankan kepentingan tertentu, memenangkan perdebatan, atau membela posisi yang telah diambil sebelumnya. Ketika kepentingan lebih diutamakan daripada pencarian kebenaran, nalar kritis sering kali dikorbankan. Karena itu, ketika saya mengamati argumentasi yang dikeluarkan mahasiswa yang katanya memiliki tanggung jawab untuk terus mengasah kemampuan berpikir kritis. Saya menemukan kesesatannya dalam berfikir, dan itulah yaang dinamakan sesat pikir (logical fallacy).

Secara sederhana, logical fallacy adalah kesalahan dalam berpikir yang membuat sebuah argumen tampak benar padahal sebenarnya menyesatkan. Kesalahan ini bisa terjadi ketika seseorang menggunakan alasan yang tidak relevan, membuat asumsi yang keliru, mengabaikan bukti penting, atau menarik kesimpulan yang tidak didukung oleh fakta yang memadai. Dalam banyak perdebatan, logical fallacy bahkan sering digunakan secara sengaja untuk memengaruhi opini publik. Karena itu, kemampuan mengenali sesat pikir menjadi keterampilan penting, terutama bagi mahasiswa yang setiap hari berhadapan dengan berbagai informasi dan perdebatan publik.

Muhammad Nuruddin menjelaskan bahwa benar atau salahnya sebuah pandangan tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan konsekuensi yang ditimbulkannya. Jika suatu gagasan dianggap benar karena menghasilkan dampak yang diinginkan atau dianggap salah karena menghasilkan dampak yang tidak diinginkan, maka seseorang berpotensi terjebak dalam kesalahan berpikir yang disebut argumentum ad consequentiam atau appeal to consequences. Selain itu, Faruddin Faiz juga menjelaskan adanya kesalahan berpikir yang disebut false dilemma atau dikotomi palsu. Kesalahan ini terjadi ketika seseorang seolah-olah hanya menawarkan dua pilihan, padahal sebenarnya masih ada banyak alternatif lain yang mungkin.

Jika kita kembali pada argumentasu dalam diskusi tersebut:

"Jika program Makan Bergizi Gratis dihentikan, banyak pekerja akan menjadi pengangguran. Karena itu, program Makan Bergizi Gratis tidak boleh dihentikan."

Argumen ini berpotensi mengandung dua bentuk sesat pikir. Pertama, argumentum ad consequentiam. Fokus argumen berpindah dari pertanyaan utama tentang kualitas dan efektivitas program menuju konsekuensi yang mungkin terjadi jika program dihentikan. Padahal, dampak yang tidak diinginkan tidak otomatis membuktikan bahwa suatu kebijakan harus dipertahankan. Kedua, false dilemma. Argumen tersebut seolah hanya memberikan dua pilihan: mempertahankan program atau menerima pengangguran. Padahal, kenyataannya tidak sesederhana itu. Pemerintah bisa melakukan evaluasi, memperbaiki tata kelola, mengubah mekanisme pelaksanaan, melakukan penyesuaian anggaran, atau merancang ulang program agar lebih efektif. Kritik terhadap suatu kebijakan juga tidak selalu berarti kebijakan tersebut harus dihapus sepenuhnya. Selain itu, penghentian suatu program tidak otomatis membuat seluruh pekerjanya menganggur secara permanen. Dalam praktik ekonomi, tenaga kerja dapat berpindah ke sektor lain atau terserap oleh program dan aktivitas ekonomi yang berbeda.

Karena itu, menghadapkan publik pada pilihan antara “program tetap berjalan” atau “pengangguran meningkat” merupakan penyederhanaan yang tidak sepenuhnya menggambarkan kompleksitas persoalan. Namun perlu ditegaskan, menemukan logical fallacy dalam sebuah argumen tidak otomatis membuktikan bahwa kesimpulannya salah. Yang bermasalah adalah cara berpikir yang digunakan untuk mencapai kesimpulan tersebut. Bisa saja kesimpulannya benar, tetapi alasan yang digunakan untuk mendukungnya tidak cukup kuat.

Oleh sebab itu, penilaian terhadap suatu kebijakan harus didasarkan pada data, bukti empiris, dan analisis yang komprehensif, bukan hanya pada ketakutan terhadap konsekuensi tertentu atau pilihan-pilihan yang disederhanakan. Pada akhrinya sering kali masalah terbesar bukan terletak pada jawaban yang salah, melainkan pada cara berpikir yang keliru sejak awal.

DAFTAR BACAAN

1. Faiz, Faruddin. 2020. Ihwal Sesat Pikir dan Cacat Logika. Yogyakarta: MJS Press.

2. Mu'ammar, M. Arfan. 2019. Nalar Kritis Pendidikan. Yogyakarta: IRCiSoD.

3. Nuruddin, Muhammad. 2021. Logical Fallacy: Menguak Kesalahan-Kesalahan Berpikir yang Kerap Kita Jumpai Sehari-hari. Depok: Gemala.

7